Pramono: Dibutuhkan Komitmen dalam Menyusun Laporan Keuangan KPU
Bogor, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus berkomitmen dalam menciptakan pemilu yang transparan dan berintegritas. Kedua komitmen itu bukan hanya menyangkut teknis tahapan pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja, tetapi juga dengan pelaporan keuangan, Rabu (31/1).
Anggota KPU RI Pramono Ubaid
Tanthowi menegaskan, pola pikir dan paradigma dalam bekerja secara transparan
mesti didorong untuk seluruh personil di KPU sampai satuan kerja di daerah. Hal
ini penting, termasuk menyusun laporan keuangan.
“Bukan hanya sistem, tapi
paradigma dan pola pikir itu lebih penting. Orang meskipun dipaksa harus transparan,
tapi juga mesti diiringi dengan komitmen,” ujar Pramono.
Hal tersebut ditegaskan Pramono
saat memberikan arahannya dalam Evaluasi Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban
Anggaran (LPPA) Berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan
(SIMONIKA) KPU Tahun 2018, 31 Januari – 2 Februari 2018, digelar di Bogor, Jawa
Barat.
Berdasarkan hasil survey Tahun
2017, KPU menempati urutan ke-4 sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik. Ini
berarti, kinerja dan kerja keras KPU selama 5 (lima) tahun ini mendapatkan
apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
“Harus kita perbaiki kinerja
secara terus menerus. Ini harus kita perkuat, baik dari sisi teknis
penyelenggaraan pemilu maupun pengelolan laporan keuangan, agar bisa lebih
dipercaya. Semua harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kepercayaan publik
kepada KPU.” pungkasnya.
Senada dengan Pramono, Ketua
KPU RI Arief Budiman menegaskan, transparan dan integritas menjadi poin utama
dalam menciptakan pemilu yang baik. Transparan disini bukan hanya mudah
ditampilkan, tapi juga mudah diakses oleh publik.
“Ini cara kita membangun
kepercayaan publik. Anda harus bekerja jujur dan baik. Dua hal ini saja anda
kerjakan, maka pemilu kita baik,” kata Arief.
Ia mendorong kepada para
peserta untuk terus berinovasi dalam menciptakan sesuatu yang baru dan
bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat. Seluruh personil di KPU juga mesti
bekerja secara ekstra.
“Jadi kita harus berfikir
melompat jauh ke depan. Tidak mungkin kita bekerja secara ordinary. Kita harus bekerja ekstra dengan cara yang luar bisa
supaya orang lain memberikan apresiasi, terukur dan lebih baik,” seru Arief.
“Pokoknya tiap tahun harus ada
yang baru dan bisa mewariskan sesuatu yang baik bagi generasi yang akan
datang,” pungkasnya.
Beberapa hal yang menjadi
agenda pembahasan dalam rapat evaluasi ini ialah menyangkut capaian serapan
Tahun 2017; evaluasi penggunaan aplikasi SIMONIKA; hasil monitoring hibah
pilkada 2017 dan 2018; serta strategi meningkatkan kualitas Laporan keuangan
KPU.
Hadir juga dalam kegiatan
tersebut Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim, Kepala Biro Keuangan Nanang
Priatna, Wakaro Keuangan Susilo Hadi, beserta pejabat dan staf di Sekretariat
Jenderal KPU. (ook/red. FOTO: Ody/Humas
KPU)